Perlunya Penegakan dan Persamaan di Depan Hukum

Perlunya Penegakan dan Persamaan di Depan Hukum

Sumber: Hulondalo.id

Dahlan Pido

Dahlan Pido

Oleh: DahlanPido, SH., MH. (Praktisi Hukum / Advokat)

PRINSIP KESETARAAN SEBELUM HUKUM (Persamaan di Depan Hukum) tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), 28 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 5 ayat (1) U.U. 14 Tahun 1970, UU Jo no. 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU Jo no. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan penjelasannya dalam Pasal 54, 55 dan 56 ayat (1) KUHAP. Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia Hukum”, yang menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum, tidak menggunakan hukum sebagai alat kekuatan pembenaran.

Hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat, karena kedudukan penguasa dan rakyat dimata hukum adalah sama, yang membedakan hanya pada fungsinya. Jika tidak ada persamaan hukum, maka orang yang berkuasa akan merasa kebal.

Dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 114 KUHAP, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan tersangka / terdakwa dijamin pemeriksaan yang adil dan manusiawi didampingi oleh penasehat hukum / advokat untuk membela hak hukum bagi masyarakat. tersangka / terdakwa sejak proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan. Advokat berperan dalam mengontrol agar terjadi ketidakadilan dan pelanggaran HAM.

Berdasarkan fakta tersebut, penegak hukum wajib melakukan penyidikan dan pemeriksaan secara cermat dan hati-hati, apakah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang benar-benar merupakan tindak pidana yang melanggar hukum pidana atau tidak? Jika itu adalah tindak pidana, maka penegak hukum (Polisi atau Jaksa), Anda harus terlebih dahulu mengetahui bahwa suatu peristiwa adalah tindak pidana atau bukan, jika sudah menemukannya, kemudian tentukan siapa yang melakukannya, bukan sebaliknya. keliling, orangnya ditentukan terlebih dahulu kemudian setelah dicari tindak pidana, ini adalah cara berpikir yang terbalik dan sewenang-wenang yang merupakan pelanggaran hukum – Undang-undang yang ada dalam UU Pidana dan HAM, seperti yang terjadi saat ini.

Misalnya, Putusan Peninjauan Kembali (PK) tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial APBD 2011 – 2012 Kab. Bone Bolango dan menentukan Korupsi di GORR (GorontaloOuter Ring Road), Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menerapkan standar ganda (UU Diskriminasi).

Tentang Kerugian Negara sebagaimana dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan: Kerugian keuangan negara adalah kerugian yang bisa diperhitungkan besarnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Padahal awalnya terkait dugaan korupsi penyimpangan pengadaan tanah untuk GORR di Gorontalo sebesar Rp. 85 milyar (80%) dari total anggaran, apakah itu wajar? Karena Pengadilan Tinggi Gorontalo menyatakan perhitungannya bersifat sementara. Harus jelas dan jelas penghitungannya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun yang sangat aneh, saat ini ada angka lain yang dikeluarkan BPKP untuk kerugian negara sebesar Rp. 43,3 milyar, merupakan penurunan yang fantastis dari setengahnya dari +/- 2 (dua) tahun yang lalu.

Kerancuan angka ini menandakan Pengadilan Tinggi Gorontalo belum siap (prematur) untuk mengajukan perkara ini sebagai Tindak Pidana Korupsi, belum lagi tersangka yang berjumlah 4 (empat) orang, kini hanya tersisa 3 (tiga) orang, dimana ada. satu tersangka tertinggal atau hilang?

Kerugian Negara dalam perkara korupsi dinyatakan sebagai salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor merupakan salah satu unsur pokok, tanpa unsur ini tidak ada korupsi. Dan seperti yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 0003 / PUUIV / 2006, tanggal 25 Juli 2006 “unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus diperhitungkan”.

Pembuktian dan penghitungan jumlah kerugian negara yang nyata dan pasti harus dilakukan "secara logika dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, harus dilakukan oleh ahli keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli di bidangnya. analisis hubungan antara tindakan dan kerugian seseorang ".

Jelaslah bahwa ketentuan di atas mengatur bahwa setiap penyidik ​​Jaksa Penuntut Umum harus berhati-hati dalam menetapkan bahwa perbuatan tersebut merupakan TIPIKOR atau MAL ADMINSTRASI, sebagaimana kewenangan JPU. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dalam Artikel 8 ayat (3) menyatakan, "Demi keadilan dan kebenaran yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa akan melaksanakan penuntutan dengan pemidanaan berdasarkan alat bukti yang sah."

Sementara pada ayat (4) dipesan, “Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kejaksaan senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan memperhatikan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta berkewajiban untuk menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan harkat martabat bangsa. profesinya ".

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 22, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun karena kelalaian.

Sehubungan dengan penilaian kerugian negara, Pasal 10 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan:

BPK menilai dan / atau menentukan besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN / BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Menurut PP No. 192 Tahun 2014, Jo. Keputusan Presiden 103 Tahun 2001 tentang BPKP: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunanatau BPKP, adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan dan pengembangan keuangan berupa Pemeriksaan, Konsultasi, Pendampingan, Evaluasi, Pemberantasan KKN dan Pengawasan Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa yang berwenang menghitung, menilai, dan / atau menentukan kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK. bukan lembaga atau badan lain.

Baca:  Genset Yanmar untuk Gedung dan Perkantoran

Pertanyaannya, apakah Kerugian Negara di GORR Gorontalo sudah diaudit dan ditentukan oleh BPK atas kerugian Negara? Dan menjadi aneh bahwa terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara hasil dugaan kerugian negara 2 (dua) tahun lalu sebesar Rp.

**

Menurut Penulis, untuk menentukan Korupsi di PT GORR (GorontaloOuter Ring Road), Kejaksaan Tinggi dalam penetapan korupsi harus berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, dan didukung oleh keterangan ahli pidana dan ahli terkait lainnya, sebagai salah satu alat bukti yang menyatakan bahwa hasil kerja GORR menunjukkan adanya dugaan korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP.

Selain itu, Kejaksaan Tinggi Gorontalo harus menyelidiki apakah prosedur dan dokumen pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo atau GORR sudah sesuai atau tidak, siapa pelaksana pembebasan tanah, yang menentukan nilai harga tanah (Appraisal),

Adakah sosialisasi dari Lurah / Kepala Desa kepada pemilik tanah bahwa tanahnya akan dilalui pembangunan jalan GORR, apakah ada musyawarah atau penolakan atau penolakan dari pemilik tanah Lurah / Kepala Desa yang menentukan nilainya? tentang ganti rugi setiap tanah / tanah desa, apakah ada verifikasi ganti rugi, apakah ada pengesahan pelepasan hak masing-masing pemilik tanah kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo, akhirnya ada hubungan hukum yang memutuskan pemilik tanah tunduk pada lintasan pembangunan GORR .

Sehingga untuk menentukan jenis korupsi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang dijatuhkan oleh Pasal 2, Pasal 3, 18, dan Pasal 55 KUHP yang sering digunakan oleh jaksa atau penuntut umum untuk menjerat orang-orang yang diduga melakukan penipuan keuangan negara, dan pasal-pasal di atas merupakan kuasa Jaksa Penuntut Umum senjata (Article Primadona).

Menurut penulis, banyak kasus yang diperiksa sebenarnya bukan tindak pidana korupsi karena tidak adanya niat jahat (mens rea) melakukan korupsi, tetapi ada kesalahan dalam prosedur administrasi (adminstratie mall) diabaikan, seperti yang terjadi di Jalan Lingkar GORR, karena ada asas dalam KUHP yang menyatakan bahwa, "Tidak Ada Tanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan".


Hal berbeda yang terjadi dalam Kasus Korupsi BANSOS Kab. Bone Bolangotahun 2011 – 2012 yang dilaksanakan oleh salah satu Kepala Daerah hingga saat ini masih bebas berkeliaran, jadi Dimanakah KESETARAAN DI DEPAN HUKUM ?,

Kasus ini muncul setelah Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh salah satu terpidana ditolak MA, namun kenyataannya setelah putusan PK ditolak, ternyata Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menindaklanjuti dan memanggilnya. kenapa ada diskriminasi hukum terhadap seseorang, ada apa dengan ini ???.

Kasus ini sebenarnya harus disidangkan, hal ini untuk menjaga bentuk kepastian hukum di tanah air, Kajati Gorontalo tidak boleh mengabaikan putusan MA, karena itu belum semuanya Pengadilan Negeri Gorontalo juga telah menolak SP3 yang diajukan, sehingga salah satu tugas dan kewenangan Kejaksaan adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jangan karena seseorang berafiliasi dengan kekuatan yang ada, perlakuannya berbeda.

Hal ini tidak hanya menodai kepercayaan publik terhadap pemerintahan saat ini, tetapi juga mencoreng wajah Adyaksa secara keseluruhan.

Kejaksaan Agung sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, mempunyai tugas mencari dan mengumpulkan bukti untuk memperjelas dan memperjelas tindak pidana korupsi yang terjadi untuk mencari tersangka.

Untuk mengetahui unsur kerugian keuangan negara, alat bukti yang harus dikumpulkan Kejaksaan terkait dengan bukti kerugian keuangan negara yang diaudit oleh suatu lembaga yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu Badan BPK.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 82 ayat (3) huruf b berbunyi: “Dalam hal terdapat putusan yang menyatakan bahwa penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka harus dilanjutkan”. Nah di pasal ini ada ungkapan yang harus dilanjutkan, artinya proses penyidikan lanjutan adalah penuntutan sebagaimana tuntutan kami dikabulkan oleh hakim praperadilan beberapa bulan yang lalu.

Kronologis Proses Hukum Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial Bone Bolango 2011-2012:

Pada 19 Agustus 2015, Pengadilan Tinggi Gorontalo mengeluarkan perintah untuk mengusut dugaan korupsi dalam APBD Bone Bolango tahun 2011-2012 sebagaimana tertuang dalam Sprindik. Nomor: 426 / R.5 / Fd.1 / 08/2015 dengan menetapkan 3 (tiga) tersangka. Kemudian pada tanggal 6 April 2016, Pengadilan Negeri Gorontalo Menolak Sidang Pra-sidang yang diajukan oleh salah satu tersangka dengan putusan No. 04 / Pid.Pra / 2016 / PN.GTO.

Selanjutnya pada tanggal 15 September 2016, Pengadilan Tinggi Gorontalo mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: 509 / R.5 / Fd. 1/09/2016 Terhadap Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Bantuan APBD Bone Bolango Tahun 2011-2012 dengan alasan tidak cukup bukti yang tertuang dalam Putusan Pendahuluan Nomor 10 / Pid. Pra-uji coba / 2016 / PN.Gto.

Sejak perkara ini dieksekusi dan saat ini 2 (dua) orang sudah ditahan di penjara, perkara korupsi ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu terbukti bahwa UU Tipikor BANSOS dilakukan oleh 3 (tiga) orang tersebut.

Dengan dikabulkannya kedua Pemohon tersebut maka cukup beralasan bagi Termohon untuk mencabut Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) No. Print 509 / R.5 / Fd.1 / 09/2016 Terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam Bantuan APBD Bone Bolango 2011-2012.

Saat itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo membenarkan tahun anggaran 2011-2012 dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) yang melibatkan Kepala Daerah dibuka kembali, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimintai keterangan. untuk terlibat di dalamnya.

Kajati menjelaskan, ada dua kasus Bansos yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung bahkan ada peninjauan kembali (PK), sehingga kasus dugaan korupsi Bansos Bone Bolango dibuka kembali.

Sekian dan salam Penulis,

Artikel The Need for Enforcement and Equality before the Law pertama kali diterbitkan di Hulondalo.id. Hak Cipta oleh Hulondalo.id.